Seputar Investment Grade


Beberapa minggu lalu salah satu lembaga pemeringkat, Fitch, menaikkan rating utang jangka panjang valuta asing Indonesia dari BB+ ke BBB-. Hal itu didasarkan pada kinerja perekonomian makro yang baik, likuiditas eksternal yang lebih kuat, rasio utang publik yang rendah dengan tren yang terus menurun dan kebijakan makro yang berhati-hati, kata Philips McNichollas – Direktur Fitch Asia. Kenaikan tingkat rating ini disambut baik oleh berbagai kalangan di negeri ini, baik dari BI (Bank Indonesia), jajaran para menteri, maupun dari asosiasi dan himpunan pengusaha dalam negeri.

Pemberian rating ini merupakan penghargaan tersendiri bagi negara yang pernah menyandang gelar macan asia ini. Keputusan Fitch tersebut bisa jadi mengacu pada kenyataan ketika terjadi krisis subprime mortgage 2008 dan krisis negara GIPSY di eropa dua bulan lalu. Ketika krisis berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara lain pada 2009  dengan menunjukkan angka negatif, negara kita dapat menikmati angka pertumbuhan positif meski hanya 4%. Ketahanan ekonomi ini tidak lain karena kuatnya konsumsi domestik dan peralihan pasar ekspor secara bertahap ke selain kawasan eropa dan amerika. Menurut saya hal ini patut diapresiasi.

Dengan kenaikan investment grade ini, Indonesia semakin menarik di mata investor untuk dijadikan tempat investasi yang aman. Hal ini tentu akan meringankan biaya yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat mereka ke Indonesia. Biaya-biaya yang dapat ditekan dengan kenaikan rating ini tercermin dengan penurunan yield sukuk global sebesar US$ 1 miliar bertenor 10 tahun hanya 4% per tahun. Bandingkan dengan obligasi terbitan Pemerintah Italia senilai US$ 3 miliar bertenor lima tahun yang memiliki yield 6,2% per tahun. Selain itu suku bunga acuan BI juga tetap pada 6.0%. Toh begitu, aliran dana asing tetap deras masuk ke Indonesia. Ini menandakan bahwa profil risiko Indonesia sekarang lebih rendah. Moment ini merupakan peluang bagi swasta yang ingin mendapatkan modal dengan bunga rendah.

Beberapa kalangan menilai bahwa investment grade tidak terlalu penting untuk keberlangsungan perbaikan ekonomi negara kita. Maksud saya, ada tidaknya rating tersebut, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian jika birokrasi dinegara ini corrupt. Buktinya nyata, kita butuh 14 tahun untuk mendapatkan 1 peringkat investment grade *itu pun levelnya sangat rendah. Kita kalah dengan negara tetangga (malaysia) yang saat ini menggandeng peringkat A- untuk katagori utang asing jangka panjang. Artinya, kita butuh 42 tahun untuk mencapai rating yang sama dengan Malaysia jika tidak ada pembenahan di birokrasi pemerintahan.

Walaupun kenyataannya demikian pahit, namun sebenarnya ada peluang dibalik pemberian rating tsb. Kita mengetahui bahwa pemerintah telah merencanakan program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Percepatan Ekonomi Indonesia) 2011-2025, yang konon kabarnya membutuhkan dana sebesar Rp 3900 T. Wow..lumayan besar kan!, lebih dari setengah GDP kita tahun 2010 sekitar sebesar Rp 6666 T. Lantas dari mana dana untuk membiayai program Master Plan itu jika tidak meminjamnya secara bertahap dari investor asing.? Disinilah letak peluang nya. Dengan kenaikan rating, negara kita semakin mendapatkan kepercayaan di mata investor. Capital inflow pun akan deras masuk, lalu mengendap di portofolio atau di FDI (Foreign Direct Investment).

Nah, masuknya modal asing ke suatu negara bisa jadi seperti angin dari surga atau malah menjadi petaka, tergantung pada kebijakan di negara itu. Modal asing yang hanya mengendap di portofolio, dalam sekejap dapat menguap dan membuat perekonomian menjadi kacau jika terjadi ketidak stabilan politik  dan konflik-konflik. Makanya, peran regulasi menjadi sangat penting untuk menyikapi masalah ini. Tapi bagaimana regulasi bisa berjalan efektif dan menjadi tepat penggunaannya, itu kembali pada mereka-mereka yang duduk di atas (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi capital inflow yang akan masuk deras pada tahun-tahun kedepan, seperti; kesiapan infrastruktur; ketenagakerjaan; sumber daya manusia dan lainnya. Tapi memank yang paling penting dari itu semua adalah regulasi pemerintah.

Jika kegiatan sogok-menyogok masih bergentayangan di negeri ini, bersiaplah untuk kehancuran sistem hukum yg seharusnya ditegakkan tanpa pengecualian…(dinegeri ini berlaku hukum “membela yang membayar)

Jika korupsi masih menjadi budaya di negeri ini, bisa jadi utang asing tadi masuk ke kantong-kantong birokrat bukan ke kantong negara…(Indonesia meraih tingkat 100 untuk CPI/ Corruption Perception Index)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: